Hilangkan Hak Tanah Warga, LBH Lembaphum Akan Laporkan Kades Ujung Pandaran 

KOTAWATINGIN TIMUR - DPP Lembaga Advokasi Penegakan Hukum Masyarakat Kalimantan Tengah (DPP LEMBAPHUM), menilai Kepala Desa (Kades) Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, diduga ada niat untuk menghilangkan hak tanah orang lain.

Aswin  Nur, kades Ujung Pandaran pada saat diadakan mediasi  bersama LBH DPP LEMBAPHUM di Balai Desa.Berdasarkan surat kuasa atas kepemilikan tanah Almarhum Achmad Sjamsoe dan ahli waris lainnya Yuliantina AS, Mulia Anom Praja, Sri Martini Sapariningsih, Akhmad  Yuniansyah.
 
Nur, dianggap mau menghilangkan hak tanah warga tersebut dengan mengeluarkan kata - kata atau statmen di forum  “bahwa tanah tersebut tidak ada sisa dan tidak ada”. tentunya statmen yang dikeluarkannya itu juga menyangkut, sebagai Kades Ujung Pandaran. Kotawaringin Timur.

Baca juga: Syamsurizal: Jadi Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Desa Perlu Mendapat Pembinaan

 "Aswin Nur, disitu ada unsur telah menggelapkan hak atas  nama Almarhum Achmad Sjamsoe dan ahli warisnya, jadi dalam  waktu dekat ini Tim Lembaga Bantuan Hukum LEMBAPHUM , akan segera melaporkan sekaligus ingin menggugat Kepala Desa  Ujung Pandaran tersebut, " kata Dadi furba, (26/12).

Sikap dan perbuatan yang diperlihatkan oleh Kades Ujung Pandaran ini, patut diduga ada apa sehingga bisa dengan gamblang (Mudah - Red). Karena banyak informasi berkembang di lapangan, diduga Aswin Nur banyak menguasai tanah yang bukan miliknya.

Baca juga: Lantik Kades PAW, Bupati Samahudin Ingatkan Penggunaan DD

Objek tanah  yang  dipermasalahan berada di Ujung Pandaran dengan ukuran  Panjang ± 350 meter, Lebar ± 150 meter, dengan Luasan ± 500 M2 (meter persegi).

Mediasi yang dilaksanakan pada 13 Desember 2022 tersebut dihadiri Dinas Pariwisata, Kabag Pemerintahan Kotim, Camat  Teluk Sampit, Kapolsek Jaya Karya Samuda, dan Posramil
Samuda serta Damang Teluk Sampit.

Baca juga: Saiful Chaniago: Desa Harus Menjadi Pondasi Kemajuan Indonesia

Kapolsek Jaya  Karya Samuda, Seruyan, meminta supaya cek lapangan, tapi dibantah oleh Kepala Desa Ujung Pandaran, Aswin Nur, dengan berkata bahwa tidak ada cek lapangan maupun diukur lapangan untuk  mengambil titik koordinatnya. 

 "Tidak ada tanah milik Almarhum Akhmad Sjamsoe disini, " kata Aswin Nur. 

Baca juga: Revisi UU Desa, Achmad Baidowi: Ubah Periodesasi Jabatan Kades, Tambah Dana Desa, dan Atur Perangkat Desa

Pada saat dilaksanakan mediasi yang dilakukan oleh Kades Ujung Pandaran saat itu, pihak LBH LEMBAPHUM meminta statmen Aswin Nur untuk bisa dipegang dikemudian hari berupa  membuat pernyataan di atas metrai. Namun sampai saat ini, Aswin Nur tidak berani membuat pernyataan itu.

 "Kami menilai kades ini bukan sebagai Mediator atau mediasi akan tetapi cocoknya sebagai Provokator. Untuk bagaimana masyarakat bisa memusuhi lembaga ini, " tutup Dadi Furba, ketua DPP LBH LEMBAPHUM.

Baca juga: Fadli Zon inginkan SDGs Terwujud Hingga Tingkat Desa